Pendapatan
Nasional ialah Pendapatan yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu
yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia. Pendapatan
Nasional dapat dijadikan indikator kemampuan dan kualitas sumberdaya yang
dimiliki suatu negara. Semakin baik sumberdaya suatu negara, maka relatif besar
pula Pendapatan Nasional-nya. Sumberdaya disini tidak hanya terbatas Sumberdaya
Alam, tapi juga termasuk Sumberdaya Manusia. Contohnya Jepang walaupun
Sumberdaya Alam sedikit akan tetapi Sumberdaya Manusia yang unggul membuat
Pendapatan Nasional-nya tinggi.
Data Pendapatan
Nasional suatu negara diperlukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat
suatu negara dan juga untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun
ke tahun. Selain itu data Pendapatan Nasional juga diperlukan untuk
mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Data Pendapatan Nasional ini
tentu akan mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi baik negara
maupun daerah.
Pendapatan
Nasional dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor usaha, yakni sebagai
berikut :
1.
Sektor Agro dan Kelautan;
terdiri dari sub-sektor pertanian, sub-sektor perkebunan, sub-sektor
peternakan, dan sub-sektor perikanan.
2.
Sektor Pertambangan; terdiri
dari sub-sektor pertambagan migas dan sub-sektor pertambangan non-migas.
3.
Sektor Kekayaan Alam lain;
terdiri dari sub-sektor air, sub-sektor tanah, dan lain sebagainya.
4.
Sektor Industri; terdiri dari
sub-sektor industri besar dan sub-sektor industri UKM
5.
Sektor Pariwisata; terdiri
dari sub-sektor hotel, sub-sektor restoran, dan sub-sektor tempat wisata.
6.
Sektor Perhubungan; terdiri
dari sub-sektor transportasi udara, sub-sektor transportasi laut, dan
sub-sektor transportasi darat.
7.
Sektor Properti.
8.
Sektor Distribusi Barang.
9.
Sektor Bank dan Lembaga
Keuangan Lain.
10.
Sektor Jasa Lain.
Konsep - Konsep Pendapatan Nasional
Berikut adalah
beberapa konsep pendapatan nasional
Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik
bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Pendapatan
nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional
Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan
jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun;
termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing
yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan
Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut
jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.
Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang
dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada
pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan
perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh
setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa
melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran
transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang
bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian
pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan
sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan
sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus
dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha
kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di
dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
Pendapatan yang siap
dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang
siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk
dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan
yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari
personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct
tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Metode Penghitungan Pendapatan Nasional
Metode
perhitungan Pendapatan Nasional dapat dibagi menjadi 3 metode perhitungan,
yakni:
Metode Produksi
Metode Produksi
menjelaskan bahwa Pendapatan Nasional diperoleh dari jumlah nilai produksi
sektor produktif yang dihasilkan seluruh Warga Negara didalam suatu negara
dalam periode 1 tahun. Hasil dari perhitungan Metode Produksi dikenal dengan
Produk Domestik Bruto (GDP).
Secara Matematis
Metode Produksi dapat dijadikan persamaan sebagai berikut:
dimana:
Pq = Harga
Produk
Qn = Produk
Masing-masing Sektor
Metode Pendapatan
Metode ini
menjelaskan bahwa Pendapatan Nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan
pendapatan yang diterima dari faktor-faktor produksi. Perhitungan ini terdiri
dari variabel-variabel faktor produksi, yakni Upah (W), Modal Bunga (i), Sewa
(R), dan Kemampuan menghasilkan profit (P). Hasil penjumlahan ini disebut
dengan Pendapatan Nasional Netto (NNI)
Secara Matematis Metode
Pendapatan dapat dijadikan persamaan sebagai berikut:
Metode
Pengeluaran
Metode ini
menjelaskan bahwa Pendapatan Nasional diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran
terhadap barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Metode ini terdiri RT
Konsumen (C), RT Swasta (I), RT Pemerintah (G), dan Export Netto (X-M).
Hasil penjumlahan ini disebut dengan Produk Nasional Bruto (GNP).
Secara Matematis Metode Pengeluaran dapat
dirumuskan menjadi persamaan sebagai berikut:
PENDAPATAN NASIONAL SEBAGAI ALAT PEMBANDING PERTUMBUHAN EKONOMI
Dari data Pendapatan Nasional
dari tahun ke tahun tentu dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Untuk dapat mengetahui perbandingan pertumbuhan ekonomi dapat dicari
dengan rumus:
dimana:
GNPn = GNP
tahun ini
GNPn-1 = GNP tahun lalu
PENDAPATAN NASIONAL SEBAGAI ALAT
ANALSIS TINGKAT KEMAKMURAN
Tingkat kemamuran dapat dilihat
dengan membandingkan antara presentase pertumbuhan ekonomi
|
|
dengan presentase pertumbuhan
penduduk. Tingkat kemakmuran dapat dirumuskan:
|
PENDAPATAN NASIONAL SEBAGAI ALAT
ANALSIS PENDAPATAN PERKAPITA
Pendapatan Perkapita dapat
dirumuskan dengan:
Masalah
& Keterbatasan Perhitungan PDB
a. Perhitungan PDB
dan Analisa Kemakmuran
Perhitungan PDB akan memberikan
gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara
membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Menurut PBB, sebuah
negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil daripada US$ 450,00.
Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-negara di dunia adalah
negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih
besar daripada US$ 800.
Kelemahan dari pendekatan
di atas adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka
PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran
suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB perkapitanya US$
29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan masalah
kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun
pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk
miskin di Amerika serikat akan bertambah.
Faktor utama pemicu gejala di
atas adalah masalah distribusi pendapatan.
Walaupun distribusi pendapatan di
USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya
menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja, terutama uang
dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46%
aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.
b. Perhitungan PDB dan Masalah
Kesejahteraan Sosial
Umumnya ukuran tingkat
kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi,
kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada
hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat
kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial
makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika
sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi, maka daya beli masyarakat,
kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik.
Sehingga gizi, kesehatan,
pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan, kondisinya
makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB per kapita disertai
perbaikan distribusi pendapatan.
Masalah mendasar dalam
perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB
hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/ materi yang
dapat diukur dengan nilai uang.
Sedangkan output yang tidak
terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan
menyandarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab,
dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran,
tetapi juga ketenangan batin.
Jadi kita tidak bisa serta merta
mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara kaya(Amerika Serikat dan
Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin (misal Bhutan
dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara
kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.
c. PDB Per Kapita dan
Masalah Produktivitas
Untuk memperoleh perbandingan
produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
1.
Jumlah dan komposisi penduduk :
Bila jumlah penduduk makin besar,
komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan
berpendidikan tinggi (> SLA), maka tingkat output dan produktivitasnya dapat
makin baik.
2.
Jumlah dan struktur kesempatan kerja :
Jumlah kesempatan kerja yang
makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses
produksi. Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas.
Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah kesempatan
kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor
pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika kesempatan kerja yang
dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern (industri dan jasa), maka
output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut
amat tinggi.
3.
Faktor-faktor nonekonomi :
Yang tercakup dalam faktor-faktor
nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah
perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang produktif sebab selain jumlah
penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan umumnya bekerja di sektor
modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik, menjujung tinggi kejujuran
dan penghargaan tergadap senior. Dan Jepang juga merupakan negara yang selama
kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun dirinya menjadi bangsa modern,
walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru dimulai dua abad yang lalu.
d. Penghitungan PDB dan
Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economi)
Angka statistik PDB Indonesia
yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan
ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas
perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak
tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual
produknya ke pasar.
Di negara-negara berkembang,
keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif
dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan
informal. Tetapi di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak
tercatat disebabkan oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal
atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan
penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.
Sumber
: